JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar akan mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian RI untuk memantau jalannya Musyawarah Nasional yang akan digelar pada April mendatang.
Kedua institusi ini diharapkan bisa mendeteksi jika ada permainan uang dalam pemilihan Ketua Umum
Golkar yang menjadi salah satu agenda Munas.
Apa tanggapan Polri?
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Agus Rianto mengatakan, Polri akan melakukan monitoring atas kegiatan masyarakat.
Ia tak menjawab lugas apakah Polri akan mengawasi kemungkinan politik uang dalam arena Munas Golkar.
"Setiap giat masyarakat kita lakukan monitoring untuk jamin bahwa semua aktifitas giat masyarakat berjalan tertib," ujar Kepala Biro Penerangan di Jakarta, Senin (29/2/2016).
"Mekanisme kerjanya sudah jelas. Saya tidak perlu urai seperti apa," kata Agus.
KPK menolak
Sebelumnya, KPK telah menyatakan menolak ikut campur dalam Munas Golkar. KPK merasa tidak berwenang mengawasi proses internal partai politik.
"Kami tidak akan terlibat. Itu urusan partai," kata Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarief.
Seusai rapat harian Golkar, Selasa (23/2/2016), Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengatakan, partainya akan mengundang KPK dan Bareskrim Polri untuk hadir pada Munas Partai Golkar.
KPK dan Bareskrim Polri diminta untuk mengawasi berbagai aktivitas selama pelaksanaan munas, khususnya untuk mengantisipasi terjadinya politik uang.
Menurut rencana, Munas akan diselenggarakan pada April mendatang.
Aburizal mengatakan, undangan tersebut diberikan sebagai bentuk kerja sama Partai Golkar dengan kedua institusi tersebut.
0 comments:
Post a Comment